Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan klarifikasi terkait seruan warganet untuk menarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN, yang muncul menjelang peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025. Kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi skandal keuangan dan risiko gagal bayar di Danantara menjadi sorotan utama di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Luhut menegaskan bahwa BPI Danantara merupakan keputusan strategis pemerintah yang telah dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ia memastikan bahwa skema kerja sama dalam Danantara bersifat terbuka, melalui model joint venture antara berbagai perusahaan.
“Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah, karena mereka bisa melakukan joint venture. Ini memungkinkan kolaborasi antara dua perusahaan atau lebih yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujar Luhut kepada media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Luhut pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai risiko yang mungkin muncul, dengan menegaskan bahwa pengelolaan Danantara akan bersifat terbuka dan efisien. Ia menilai bahwa model kerja sama ini akan memberikan manfaat dan mengurangi potensi ketidakpastian yang dikhawatirkan banyak pihak.
“(Joint venture) membuat perusahaan-perusahaan (Danantara) itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan jelas. Kan bagus,” tambah Luhut, sebelum meninggalkan sesi wawancara.
Peluncuran BPI Danantara yang semakin dekat ini pun masih menjadi topik perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak orang mempertanyakan dampak dan potensi risikonya terhadap sektor keuangan di Indonesia. Namun, pernyataan Luhut diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat terkait keberlanjutan dan keamanan investasi di BPI Danantara.
(HP)
