Suarabersama.com – Pemerintah resmi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengurangan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi tanpa mengurangi efektivitas program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah masih menghitung formulasi terbaik agar efisiensi anggaran tidak mengganggu tujuan utama program MBG, yakni menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” ujarnya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal Rp335 triliun.
Dana tersebut disebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pemerintah juga mengklaim tengah memperbaiki tata kelola program, termasuk pola belanja yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan efisien.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” kata Purbaya.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun atau sekitar 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan negara hingga akhir April 2026 mencapai Rp918,4 triliun atau naik 13,3 persen secara tahunan.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
