JAKARTA, suarabersama.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia belum berada dalam situasi darurat energi meski tekanan global meningkat. Ia menekankan, indikator darurat energi bukan terletak pada tekanan anggaran, melainkan pada ketersediaan pasokan.
Menurut Purbaya, selama suplai energi nasional tetap terjaga, kondisi belum bisa dikategorikan darurat. “Yang perlu diwaspadai adalah jika pasokan terganggu, bukan sekadar kenaikan harga,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menahan lonjakan harga energi global. Hingga saat ini, belum ada rencana perubahan skema subsidi maupun penyesuaian besar dalam struktur anggaran.
Ia juga menyebut, dengan asumsi harga energi saat ini, ketahanan fiskal diperkirakan tetap aman hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap mencermati potensi risiko jika krisis global berlangsung lebih lama.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti bahwa porsi belanja pemerintah dalam perekonomian relatif kecil, sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara sebagian besar aktivitas ekonomi—sekitar 90 persen—ditopang sektor non-pemerintah, terutama swasta.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Ia menilai, kebijakan fiskal yang dijalankan sejauh ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selama ekonomi masih tumbuh, artinya kita tidak dalam kondisi resesi,” kata Purbaya, seraya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,4 persen, termasuk yang tertinggi di kelompok negara G20. (kls)
