JAKARTA, suarabersama.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memilih membuka dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Kebijakan ini dilakukan sembari membenahi tata kelola dan memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembenahan menjadi prioritas agar perluasan program tidak justru menambah persoalan baru. BGN saat ini juga menerbitkan sejumlah aturan internal serta menindak dapur yang belum memenuhi ketentuan, mulai dari penghentian sementara hingga penutupan.
“Kami fokus quality over quantity. Izinkan kami akan buka bertahap,” kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, BGN menerima permintaan pembukaan dapur dari berbagai daerah, termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, perluasan akan dilakukan setelah pembenahan sistem selesai.
Tahap awal diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama Papua, Maluku, dan NTT. Setelah itu, cakupan akan diperluas ke wilayah di luar Jawa, termasuk pesantren, sebelum mempertimbangkan kebutuhan di Jawa.
Sudaryono memahami keputusan tersebut dapat memengaruhi mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur. Sebagian mitra bahkan disebut telah menggunakan pembiayaan perbankan.
Namun, ia menilai pembukaan dapur secara besar-besaran sebelum sistem diperbaiki dapat memperluas risiko. Karena itu, BGN meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan penataan tata kelola.
Dalam proses tersebut, BGN juga berencana menerapkan sistem berbasis zonasi dan tidak melakukan belanja modal untuk kebutuhan tertentu. Lembaga tersebut akan menyesuaikan dan mengadopsi sistem yang telah berjalan.
Untuk memperkuat keamanan pangan, BGN juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kerja sama tersebut mencakup penguatan fungsi pengawasan dan langkah pencegahan dalam penyediaan makanan MBG.
Selain BPOM, pengawasan juga akan melibatkan Kementerian Kesehatan serta dinas kesehatan di daerah. Edukasi mengenai gizi kepada sekolah juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Sudaryono mengatakan sekitar 97 persen anggaran BGN diarahkan untuk pelaksanaan bantuan pemerintah dalam bentuk MBG. Karena itu, sisa anggaran harus digunakan secara efisien untuk mendukung sistem pengawasan dan operasional program.
BGN berharap pembenahan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pengawasan dapat menjadi dasar sebelum pembukaan dapur MBG diperluas secara lebih besar.(kls)
