Jayapura Suarabersama.com – Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan “Free West Papua” mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di dunia internasional. Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua, termasuk Papua Barat, adalah bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini didukung oleh berbagai fakta historis, hukum, dan politik yang mendasari integrasi Papua ke dalam Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, yang telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan, “Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus membangun kesejahteraan masyarakat Papua dengan program pembangunan yang berkelanjutan.” Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut untuk memastikan peningkatan taraf hidup masyarakat Papua.
Di sisi lain, isu yang diangkat oleh gerakan Free West Papua seringkali tidak mencerminkan situasi di lapangan secara akurat. Banyak masyarakat Papua yang mendukung NKRI dan merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat lokal, tokoh adat, dan tokoh agama sering menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
Sejumlah tokoh Papua juga turut memberikan pandangan mereka. “Kami ingin damai dan maju bersama Indonesia. Kami melihat pemerintah semakin serius membangun Papua, dan itulah yang kami butuhkan,” kata salah satu pemimpin adat dari Jayapura.
Indonesia juga terus mengupayakan solusi damai dan dialog untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua, termasuk dengan memberikan otonomi khusus yang lebih luas agar masyarakat Papua dapat lebih berperan dalam pengambilan keputusan di wilayahnya
