Jakarta, Suarabersama – Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN 2025. RUU ini mencakup berbagai program untuk tahun pertama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Beberapa program yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan dilanjutkan oleh Prabowo, termasuk sejumlah program bantuan sosial (bansos). Setelah disepakati, RUU APBN 2025 akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam RUU APBN 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga daya beli masyarakat.
“Seperti yang telah disepakati oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan bersama Komisi XI, program yang akan dijalankan pemerintah berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, sembari menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, memperluas hilirisasi, mengoptimalkan insentif fiskal, mendorong investasi, dan mempercepat transformasi,” ujar Said dalam rapat Banggar DPR RI bersama Pemerintah, Selasa (18/9/2024) lalu.
Berikut beberapa poin utama dalam rancangan tersebut:
1. Melanjutkan bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan memperbaiki penargetan, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
3. Mendorong program bantuan sosial adaptif dan seumur hidup, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas.
4. Mempercepat upaya graduasi dari kemiskinan dengan sinergi program pemberdayaan masyarakat.
