Jakarta, Suarabersama.com – Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyesalkan tentang para petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas jilbab. PPI menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka putri yang dikirim dari sejumlah daerah yang menggunakan jilbab.
“Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua, dan hari ini kita (pengurus pusat) menyatakan sikap,” kata Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).
Hal ini sangat disayangkan pihak PPI karena baru pertama kali terjadi setelah Paskibraka dipegang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 2022. Diketahui sebelumnya, pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka diemban oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Gousta mengungkap 18 anggota Paskibraka putri yang akan menjalankan tugasnya di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang masih mengenakan jilbab saat Latihan hingga gladi resik.
“Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenankan menggunakan hijab atau jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab,” ucap Gousta.
“Lalu kenapa pada saat pengukuhan ‘dilarang’ menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain ‘diseragamkan’ untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab?” sambung dia.
Gousta menerangkan penggunaan jilbab tidak akan mengganggu para petugas saat menjalankan tugasnya. Ia menyebut adanya polemik ini akan mencederai kebinekaan dari bangsa Indonesia juga melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. PPI pun menolak keras jika memang ada pelarangan memakai jilbab. Gousta berharap pada hari H upacara hari kemerdekaan nantinya, anggota Paskibraka putri yang sejatinya menggunakan jilbab tak dilarang.
Di tempat lainnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, ikut bersuara terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri. Cholil menilai hal itu sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.
“Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil seperti dikutip dari situs MUI, Rabu (14/8/2024).
Cholil mendesak larangan berjilbab itu dicabut. Ia juga menyarankan Paskibraka muslimah pulang jika memang terdapat paksaan.
(HP)
