Jakarta, suarabersama.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan pembangunan sekolah permanen di delapan daerah yang telah menyelesaikan penyediaan lahan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan program ini ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar seluruh proses pelaksanaannya terbebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), suap, maupun titipan.
“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Presiden meminta agar tidak ada KKN, suap, atau titipan dalam prosesnya,” kata Gus Ipul, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik sekolah dibiayai melalui APBN.
Delapan daerah yang telah siap memasuki tahap pembangunan yakni Kabupaten Tanggamus, Tangerang, Toba, Kudus, Malaka, Nias Selatan, Kolaka Utara, dan Mimika. Sejumlah lokasi bahkan sudah memasuki tahap pengukuran dan verifikasi teknis.
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, memastikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat telah tersedia. Hal serupa disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang mengaku telah menyiapkan sekitar delapan hektare lahan dan kini menunggu proses peninjauan lanjutan dari pemerintah pusat.
Gus Ipul menegaskan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran umum. Calon peserta didik akan ditentukan berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrem yang diverifikasi oleh pemerintah daerah.
“Tidak ada sistem pendaftaran. Yang dilakukan adalah penjangkauan kepada calon siswa yang memang berhak menerima manfaat program ini,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Kemensos memastikan seluruh tahapan pembangunan dan penerimaan peserta didik akan diawasi secara ketat agar program berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga prasejahtera. (kls)
