JAYAPURA, suarabersama.com – Wacana penarikan pasukan TNI non-organik dari wilayah Papua Pegunungan kembali menjadi perbincangan. Di tengah munculnya sejumlah desakan dari kelompok masyarakat sipil, beberapa tokoh lokal menilai keberadaan aparat masih diperlukan untuk menjaga keamanan dan mendukung aktivitas masyarakat.
Tokoh masyarakat Papua Pegunungan, Pdt. Yonas Tabuni, mengatakan situasi keamanan di sejumlah daerah seperti Nduga, Lanny Jaya, dan Jayawijaya masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, menurutnya, keberadaan aparat keamanan tetap dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi warga.
Ia menilai penarikan pasukan dalam kondisi yang belum sepenuhnya kondusif berpotensi menimbulkan kerawanan baru yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain menjalankan tugas pengamanan, Yonas menyebut aparat juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Program pelayanan kesehatan, perbaikan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dinilai memberi manfaat bagi warga di sejumlah daerah.
Pandangan serupa disampaikan tokoh adat Jayawijaya, Markus Wetipo. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan membantu menciptakan stabilitas sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang.
Ia juga menilai hubungan antara aparat dan masyarakat selama ini tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi warga.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa penempatan pasukan non-organik dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi keamanan di lapangan. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus memastikan program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Di tengah perdebatan yang berkembang, sejumlah tokoh masyarakat berharap kebijakan terkait keamanan di Papua tetap mengedepankan perlindungan warga, stabilitas daerah, dan keberlanjutan pembangunan. Mereka menilai keamanan yang terjaga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan. (kls)
