JAKARTA, suarabersama.com – TNI membantah tudingan bahwa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, digusur untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). TNI menegaskan proyek koperasi tersebut tidak dibangun di atas lahan sekolah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan, lokasi pembangunan KDMP berada di area belakang sekolah. Namun, akses menuju lokasi proyek melewati lingkungan sekolah sehingga memunculkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurut Nas, insiden yang menjadi sorotan terjadi saat alat berat yang digunakan dalam proyek pembangunan bermanuver dan sempat mengenai salah satu bagian bangunan sekolah. Tiang yang terdampak kemudian dipindahkan sementara untuk diperbaiki kembali.
Ia juga menyebut adanya reaksi warga terkait aktivitas alat berat di lokasi yang kemudian beredar luas di media sosial dan memunculkan narasi bahwa sekolah akan digusur. Padahal, kata dia, pembangunan koperasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan sekolah.
Nas mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan kabar di media sosial. Menurutnya, informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu opini yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Berawal dari Penunjukan Lokasi
Sementara itu, Kapolsek Ende Iptu Mahmud Deran mengungkapkan polemik bermula ketika lokasi pembangunan KDMP ditunjuk oleh pemerintah desa tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah.
Kondisi tersebut memicu keberatan dari sejumlah guru dan warga karena lokasi yang dipilih berada di kawasan yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan.
Mahmud menilai proses penentuan lokasi seharusnya melibatkan pihak sekolah serta instansi terkait agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ende disebut telah meminta agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dipindahkan ke lokasi lain yang tidak berada di area sekolah.
Dengan demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa fasilitas pendidikan tetap dipertahankan dan tidak akan dikorbankan untuk pembangunan koperasi desa. Polemik yang sempat berkembang kini diupayakan diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah desa, sekolah, dan instansi terkait. (kls)
