Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/4) malam.
Pertemuan tersebut disebut dihadiri sekitar 40 pimpinan ormas Islam. Kehadiran mereka disebut sebagai bentuk silaturahmi sekaligus dukungan terhadap Jusuf Kalla yang belakangan dilaporkan atas dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya.
“Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Jusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini,” ujar Din Syamsuddin usai pertemuan sebagai perwakilan ormas yang hadir.
Agenda tersebut berlangsung sekitar tiga jam, dimulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Din menilai polemik dugaan penistaan agama yang dikaitkan dengan pidato Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Ia berpendapat bahwa potongan video pidato yang beredar dinilai bersifat tendensius dan berpotensi memicu perpecahan.
“Maka oleh karena itu, ada dari kalangan ormas-ormas Islam para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan, karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama,” ujarnya.
Din juga menyampaikan bahwa sejumlah advokat telah disiapkan untuk memberikan pendampingan hukum kepada Jusuf Kalla. Bahkan, pihaknya membuka kemungkinan langkah hukum lanjutan terhadap pelapor.
“Itu terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti itu,” katanya.
Sehari sebelumnya, berbagai elemen masyarakat dan organisasi juga telah berkumpul di lokasi yang sama untuk menyampaikan dukungan terhadap Jusuf Kalla terkait kasus tersebut. Sejumlah organisasi yang hadir antara lain KAHMI, organisasi keagamaan Katolik, serta organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, dan PMKRI. (*)
