Jakarta, Suarabersama.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan institusinya tidak terlibat dalam insiden penembakan seorang anak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang akurat terkait kejadian tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan pihaknya membantah adanya keterlibatan prajurit dalam insiden tersebut. Ia menegaskan kejadian penembakan terhadap warga sipil tidak berkaitan dengan kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang terjadi di hari yang sama.
“TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit dalam peristiwa penembakan terhadap anak tersebut. Kedua kejadian terjadi di lokasi berbeda, waktu berbeda, dan tidak saling berkaitan,” ujar Kapuspen TNI dalam keterangan resminya.
Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa pertama berlangsung di Kampung Kembru saat aparat TNI melakukan patroli sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok bersenjata yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Saat tiba di lokasi, aparat mendapat serangan tembakan sehingga terjadi kontak tembak. Dalam insiden tersebut, empat orang dari kelompok bersenjata dilaporkan tewas,” katanya.
Dalam operasi tersebut, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senjata rakitan, senapan angin, berbagai jenis amunisi, serta senjata tradisional seperti busur, parang, dan kapak. Selain itu, ditemukan pula alat komunikasi dan atribut yang diduga terkait dengan kelompok bersenjata.
Sementara itu, insiden kedua terjadi di Kampung Jigiunggi yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari lokasi pertama. Aparat menerima laporan dari kepala kampung mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak.
“Aparat TNI menerima laporan dari kepala kampung mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak. Setelah dilakukan pengecekan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” ujarnya.
Puspen TNI memastikan pada saat kejadian tidak ada aktivitas patroli prajurit di wilayah tersebut. Hingga kini, penyebab pasti insiden masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari menyusul situasi keamanan yang dipicu oleh aksi kelompok bersenjata. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah adalah penanganan korban dan pemulihan kondisi masyarakat.
“Dalam masa tanggap darurat, fokus utama kami adalah mengidentifikasi seluruh korban, baik yang luka maupun yang meninggal dunia,” kata Nenu Tabuni.
Ia menambahkan bahwa proses pemakaman korban akan dilakukan sesuai adat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tenda pengungsian bagi warga terdampak.
“Tahap pemulihan dan pemulangan warga ke kampung halaman akan dilakukan setelah situasi dipastikan benar-benar aman,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga telah membentuk tim evakuasi terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat guna memastikan kondisi warga secara menyeluruh.
“Tim ini kami bentuk untuk memastikan kondisi warga secara menyeluruh. Disinyalir masih ada korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga melarikan diri ke hutan akibat trauma,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal dengan tetap memperhatikan aspek budaya lokal.
“Saya sudah komunikasi dengan Menko Polhukam, sudah diskusi dengan Mendagri untuk bagaimana saya bisa audiensi. Jadi kita mencari supaya korban-korban yang ada di sana bisa kita lakukan itu sambil satu dua hari ini akan ada tim terpadu,” kata Meki Nawipa.
Ia juga menambahkan bahwa status tanggap darurat merupakan hasil koordinasi lintas daerah, mengingat lokasi kejadian berada di wilayah perbatasan Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Pemerintah provinsi turut memberikan dukungan logistik guna menunjang penanganan di lapangan.
“Jadi tanggap darurat dibuat oleh Puncak dengan Puncak Jaya, gabungan. Ini terjadi di Kabupaten Puncak tapi perbatasan langsung dengan Puncak Jaya. Jadi mereka buat, setelah itu kita akan bantu tenda,” paparnya.
Langkah kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah mencerminkan komitmen kuat negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil. Proses penyelidikan terus dilakukan secara menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya dan menjaga situasi tetap kondusif. (*)
