Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas subsidi LPG 3 kg dilakukan menggunakan sistem identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata. Usulan tersebut bertujuan agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
“DPR RI mengusulkan pembelian gas subsidi LPG 3 kg menggunakan sidik jari atau retina mata.”
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4) dikutip Detik News.
Usulan tersebut disampaikan saat Said menanggapi wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan tidak sepakat dengan gagasan pengurangan subsidi BBM.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said.
Menurutnya, jumlah penerima subsidi gas melon sebenarnya tidak sebesar yang tercantum dalam pagu anggaran saat ini apabila penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Ia menyebut jumlah masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi tersebut sekitar 5,4 juta orang.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta. Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu,” imbuhnya.
Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang mempengaruhi berbagai sektor, bukan hanya harga BBM. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak mengubah kebijakan subsidi BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
“Kalau soal beban-membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik?” ujarnya.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang nggak harga keekonomian, itu lebih make sense,” pungkasnya. (*)
