Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan kembali keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP) menyusul dinamika geopolitik global yang memanas. Wacana evaluasi ini mencuat setelah pemerintah membahasnya dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Selasa (3/3/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, wakil presiden, pimpinan partai politik, serta mantan menteri luar negeri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan setelah muncul keraguan terhadap efektivitas BoP, terutama setelah terjadinya serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ketiga negara tersebut diketahui terlibat dalam forum yang sama.
Menurut Muzani, awalnya Indonesia bergabung dalam BoP dengan harapan forum tersebut dapat mendorong perdamaian, termasuk mempercepat kemerdekaan Palestina. Misi organisasi itu meliputi upaya gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah konflik.
Namun perkembangan konflik terbaru memunculkan keraguan terhadap efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan misinya.
“Presiden menyampaikan perkembangan global saat ini, kemudian berbagai pandangan dan saran dari para tokoh menjadi masukan bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Muzani.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri periode 2001–2009, Hassan Wirajuda. Ia menilai pemerintah perlu meninjau kembali sejauh mana peran dan efektivitas BoP dalam menjaga perdamaian internasional.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kemungkinan Indonesia keluar dari forum tersebut. Evaluasi masih terus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (kls)
