Jakarta,Suarabersama.com – Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menjadi pijakan utama dalam mendorong transformasi pembangunan di wilayah tersebut.
“Untuk itu RPJMD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan Papua agar berjalan terarah, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya usai membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Kota Jayapura, Papua, Kamis (5/3).
Menurut Fakhiri, sehingga arah pembangunan Papua dalam lima tahun ke depan dirumuskan melalui visi “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni” atau Papua Cerah.
“Visi tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan melalui kegiatan ini juga dapat semua kepala daerah di delapan Kabupaten dan satu kota dapat menyelaraskan program-program tersebut.
“Terutama pada program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya program Kartu Kasih bagi ibu hamil, Kartu Mace untuk mendukung mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta program Kartu Jalan yang memberikan jaminan sosial bagi kelompok lanjut usia,” katanya lagi.
Dia menambahkan keberhasilan implementasi RPJMD membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan.
“Sehingga saya meminta agar forum Musrenbang RPJMD dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pembangunan Papua dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
