Jakarta,Suarabersama.com – Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin menyebut langkah dan kemajuan yang dicapai Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan isu perbatasan patut menjadi contoh bagi dunia.
Dubes Hasrin mengatakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki kemauan politik bersama untuk menyelesaikan persoalan perbatasan tersebut, meskipun isu tersebut cukup rumit dan sensitif bagi kedua negara karena menyentuh persoalan kedaulatan dan keutuhan wilayah.
“Saya pikir kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun menghadapi kerumitan isu perbatasan dengan dialog damai dan negosiasi, kita masih bisa menyelesaikannya dengan cita-cita memberi manfaat bagi rakyat kedua negara di masa depan,” kata Dubes Hasrin dalam wawancara khusus bersama ANTARA di Jakarta, Selasa (3/3).
Ia menjelaskan bahwa perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia membentang lebih dari 2.000 Km di Pulau Kalimantan, dengan nota kesepahaman yang baru-baru ini menetapkan demarkasi perbatasan antara Kalimantan Utara dan negara bagian Sabah.
Pemangku kepentingan kedua negara pun terus melanjutkan perundingan empat outstanding border problems (OBP) tersisa, yang meliputi titik perbatasan di negara bagian Sarawak dengan Kalimantan Barat dan sedikit bagian Kalimantan Utara.
Dubes Hasrin pun mengingatkan bahwa penentuan demarkasi dalam negosiasi yang berjalan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan konvensi terkait masa lalu.
Jika seluruh isu perbatasan Indonesia-Malaysia berhasil diselesaikan, lanjutnya, maka hal tersebut akan menjamin peningkatan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari keamanan perbatasan hingga peluang ekonomi antara kedua negara.
“Kerja sama perbatasan, di samping meningkatkan kerja sama melawan kejahatan transnasional, juga berperan mendorong peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan,” ucap dia.
Ia juga meyakini bahwa setelah kedua negara tidak lagi memiliki tanggungan terkait isu perbatasan, maka hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia akan jadi semakin baik ke depannya.
“Saya percaya bahwa kedua pihak terus berkomitmen menyelesaikan isu-isu bilateral lain yang masih tersisa antara kedua negara,” ujar Dubes Hasrin.
Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada 21 Januari lalu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyebutkan empat OBP yang tersisa di Kalimantan Barat dan Sarawak ialah D.400, Gunung Raya, Sibuan, dan Batu Aum.
Keempat OPB tersebut saat ini masih dalam tahap survei lapangan unilateral oleh tim teknis perundingan RI serta pembahasan teknis melalui mekanisme kelompok kerja bersama (joint working group).
