Jakarta, suarabersama.com – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai perhatian parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut hingga ada pembahasan lebih rinci bersama Presiden.
Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah menghargai sikap DPR. Ia memastikan pemerintah dan parlemen akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar polemik tidak berkembang lebih jauh.
Menurut Ferry, berbagai masukan telah diterima dari pelaku industri, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi otomotif nasional, hingga serikat pekerja. Sejumlah pihak mendorong agar pengadaan kendaraan operasional koperasi juga mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri.
“Pertimbangannya bukan semata soal harga yang lebih murah, tetapi juga bagaimana industri otomotif nasional tetap terjaga dan bahkan berkembang, termasuk dampaknya terhadap tenaga kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Ferry menegaskan bahwa penyediaan kendaraan operasional bagi koperasi desa merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Kendaraan tersebut diharapkan mendukung distribusi barang dari desa ke luar wilayah maupun sebaliknya, guna memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Sebelumnya, Dasco meminta penundaan impor karena Presiden masih berada di luar negeri dan dinilai perlu pembahasan mendalam setelah kembali ke Tanah Air. Ia meyakini Presiden akan mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk kesiapan produsen dalam negeri sebelum mengambil keputusan final.
Diketahui, BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor kendaraan dari India untuk kebutuhan KDKMP. Impor tersebut mencakup 35.000 pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd, 35.000 pikap 4×4, serta 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.
Pemerintah dan DPR kini bersiap membahas lebih lanjut langkah yang akan diambil, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan operasional koperasi dan kepentingan industri otomotif nasional. (kls)
