Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bukan sekadar simbol diplomasi, melainkan langkah strategis untuk terlibat langsung dalam agenda stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik, terutama bagi Palestina.
Menurutnya, posisi Indonesia di forum internasional tersebut membuka ruang yang lebih konkret dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di meja perundingan global.
“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya dalam program Podcast Blak-Blakan DetikCom di Jakarta Selatan, Sabtu (21/2/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan diplomasi Indonesia kini bergerak dari sekadar dukungan normatif menuju keterlibatan struktural dalam proses perdamaian.
Konsisten pada Two-State Solution, Bukan Normalisasi
Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar, Meutya menekankan arah politik luar negeri Indonesia tetap konsisten. Kehadiran Indonesia dalam BoP bukan bentuk normalisasi dengan pihak tertentu, melainkan strategi untuk memastikan prinsip two-state solution tetap menjadi pijakan utama dalam setiap tahapan perundingan damai.
Ia juga menyampaikan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam isu ini memperoleh pengakuan dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harfiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Presiden Prabowo menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar. Saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia tetap berlandaskan prinsip kedaulatan dan keadilan bagi Palestina, tanpa perubahan haluan diplomatik.
Hadapi Disinformasi dengan Literasi Digital
Menanggapi maraknya narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang digital, Kementerian Komunikasi dan Digital memilih pendekatan edukatif dan transparan. Literasi digital serta klarifikasi terbuka melalui media arus utama menjadi strategi utama pemerintah dalam merespons disinformasi.
Meski demikian, pengawasan terhadap konten yang melanggar regulasi tetap dilakukan secara tegas dan terukur.
“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, tentu kita harus atensi. Beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses (takedown), tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya.
Pendekatan ini menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan dialog dan edukasi publik, sembari tetap menjaga ketertiban ruang digital sesuai koridor hukum.
Transparansi sebagai Fondasi Kebijakan Strategis
Sebagai penutup, Menkomdigi mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi. Transparansi disebut sebagai fondasi penting agar setiap kebijakan strategis negara dipahami secara utuh dan proporsional.
“Pemerintah menempatkan transparansi sebagai kunci agar setiap kebijakan strategis dapat dipahami secara proporsional dan tidak merugikan kepentingan publik,” pungkasnya.
Melalui pendekatan transparansi dan diplomasi aktif, Indonesia berupaya memperkuat peran globalnya sekaligus menjaga konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. (*)
