Jakarta,Suarabersama.com – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan menjadi strategi utama dalam menjaga Papua tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendekatan ini dijalankan sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Papua.
Pembangunan di Papua dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah ini mencakup seluruh wilayah Papua, mulai dari daerah pesisir hingga wilayah pedalaman yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Pemerintah menilai bahwa pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan utama di Tanah Papua.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta sarana transportasi yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, aktivitas ekonomi lokal diharapkan tumbuh dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan terus diperkuat melalui pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, serta program peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga medis. Pemerintah meyakini bahwa SDM yang unggul menjadi kunci agar masyarakat Papua mampu berperan aktif dalam pembangunan dan menikmati hasilnya secara berkelanjutan.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah berupaya memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan dasar, serta kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) dijalankan untuk menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap negara. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam bingkai NKRI.
Pemerintah menilai bahwa kesejahteraan memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas dan perdamaian. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan peluang ekonomi terbuka, potensi konflik dapat ditekan. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dipandang sebagai agenda ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.
Dengan mengedepankan pembangunan yang inklusif, dialog yang konstruktif, serta penegakan hukum yang adil, pemerintah optimistis Papua akan terus tumbuh sebagai wilayah yang damai dan sejahtera. Papua tetap NKRI, dan melalui pembangunan yang berkeadilan, perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua diharapkan semakin kokoh sebagai bagian integral dari Indonesia.
