Jakarta, suarabersama.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam memberantas penyelundupan yang selama ini menjadi sumber kebocoran keuangan negara. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pendapatan negara terlindungi dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo kepada seluruh aparat penegak hukum agar fokus menindak ancaman serius terhadap negara, mulai dari penyelundupan, judi online, hingga penyalahgunaan dana. Penanganan dilakukan melalui kebijakan strategis dan penguatan koordinasi lintas lembaga.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa praktik penyelundupan tidak hanya merugikan kas negara, tetapi juga mengganggu ketertiban dan melemahkan agenda pembangunan nasional. Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas dan menyeluruh melalui sinergi antarinstansi.
Upaya penegakan hukum melibatkan Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Intelijen Negara (BIN). Pemerintah menargetkan kebocoran keuangan akibat aktivitas ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara, termasuk pajak, bisa dioptimalkan.
Presiden Prabowo menilai penyelundupan sebagai ancaman serius bagi ketahanan nasional. Selain itu, ia juga menyoroti bahaya lain seperti narkoba, judi online, dan korupsi yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi jika tidak ditangani dengan tegas.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan jajaran Kepolisian siap mendukung penuh agenda prioritas pemerintah dengan penegakan hukum yang ketat, disertai langkah pencegahan untuk menutup celah kejahatan sejak dini.
Pemerintah optimistis, melalui strategi terpadu dan penegakan hukum yang konsisten, praktik penyelundupan dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas fiskal sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (kls)
