Jakarta, suarabersama.com – Indonesia resmi dipercaya menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini dinilai sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam perlindungan dan pemajuan HAM, baik di tingkat nasional maupun global.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo, mengapresiasi kinerja diplomasi Indonesia yang berhasil meraih kepercayaan komunitas internasional. Ia secara khusus menyoroti peran Perwakilan Tetap RI di Jenewa yang dipimpin Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro dalam meyakinkan negara-negara anggota Dewan HAM PBB. “Kepercayaan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang solid dan patut diapresiasi. Namun di saat yang sama, ini menjadi tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen perlindungan HAM,” ujar Andreas, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian HAM, Komnas HAM, lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat dalam memperkuat perlindungan HAM. “Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa perlindungan HAM menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Penetapan tersebut bertepatan dengan pelaksanaan pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB pada 2026, sekaligus menandai 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, Indonesia terpilih melalui mekanisme nominasi negara-negara Asia-Pacific Group (APG). Proses ini merupakan hasil diplomasi terkoordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI, termasuk pendekatan aktif kepada perwakilan negara sahabat di luar negeri dan di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menduduki posisi tersebut, Sidharto telah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Dengan mandat ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong dialog, kerja sama, dan penegakan HAM secara adil dan berimbang di tingkat internasional. (kls)
