Jakarta, Suarabersama.com – Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menilai bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam parade militer yang digelar oleh China mencerminkan pengakuan Beijing terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Pandangan tersebut disampaikan Djumala melalui siaran pers yang diterima di Pangkalpinang pada hari Rabu, sebagai tanggapan atas partisipasi Presiden Prabowo dalam peringatan 80 tahun kemenangan China atas agresi dan penjajahan Jepang yang digelar pada 3 September 2025.
Djumala mengartikan kehadiran Presiden Prabowo sebagai bagian dari langkah diplomatik strategis Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan bilateral dengan China.
Ia menjelaskan kedekatan Indonesia dengan China tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang lebih mendalam di sektor pertahanan.
Dari sudut pandang kebijakan luar negeri, Djumala menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa negara ini lebih berpihak kepada China dibanding Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia tetap konsisten dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai mitra strategis tanpa memihak salah satu blok kekuatan tertentu.
“Dengan menjalin komunikasi dengan AS, Jepang, Uni Eropa dan ASEAN, kunjungan ke China menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia. Inilah praktik nyata politik luar negeri bebas aktif dalam rivalitas geopolitik Indo-Pasifik: menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tanpa harus terseret ke dalam kepentingan jangka pendek kedua pihak yang bersaing,” katanya.
Djumala juga menyoroti bahwa parade militer yang digelar China merupakan bentuk demonstrasi kekuatan militer yang ditujukan sebagai respons terhadap dinamika rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Menurutnya, penyelenggaraan parade militer skala besar tersebut dapat dibaca sebagai simbol politik yang mencerminkan sikap China terhadap tekanan geopolitik di kawasan. Dalam konteks ini, Beijing ingin menyampaikan pesan mengenai perjuangan mereka melawan Jepang pada era Perang Dunia II.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa China menggunakan parade ini sebagai bagian dari narasi legitimasi politik: negara yang dulunya menjadi korban kolonialisme kini muncul sebagai kekuatan global yang berperan dalam menentukan arsitektur keamanan kawasan.
Ia menambahkan bahwa pesan tersebut juga dapat ditujukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, sebagai simbol klaim kepemimpinan regional yang ingin disampaikan China melalui unjuk kekuatan militer tersebut.
Kantor berita resmi China, Xinhua, dalam laporannya pada 28 Agustus 2025, menyebutkan bahwa parade militer tersebut akan dihadiri oleh 26 kepala negara dan pemerintahan. Beberapa tokoh yang dipastikan hadir antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN juga dijadwalkan hadir, antara lain Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Presiden Vietnam Luong Cuong, Raja Kamboja Norodom Sihamoni, serta Presiden Laos Thonglun Sisoulith.
Sementara itu, Wu Zeke, pejabat dari Staf Gabungan Komisi Militer Pusat China, menyatakan bahwa parade ini akan digelar secara besar-besaran dan akan menampilkan berbagai sistem persenjataan terbaru. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kekuatan dan kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dalam menghadapi berbagai tantangan baik di tingkat regional maupun global. (*)
