Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (19/8).
“Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima.
Menurut Bima, surat tersebut bertujuan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menerbitkan kebijakan yang justru memberatkan masyarakat. Ia mengungkapkan saat ini terdapat 104 daerah yang menaikkan tarif PBB-P2, dengan 20 di antaranya menaikkan lebih dari 100 persen.
“Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.
Langkah ini diambil menyusul protes besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai respons terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu itu berujung ricuh dan menyebabkan luka-luka pada sejumlah warga serta aparat keamanan. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Selain surat edaran, Bima juga mengungkap bahwa Mendagri telah mengirimkan surat teguran kepada Bupati Pati.
“Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya, apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” jelas Bima.
Unjuk rasa yang digelar pada 13 Agustus 2025 tersebut menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sementara itu, di media sosial mulai beredar informasi tentang rencana aksi lanjutan oleh Aliansi Masyarakat Pati yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus mendatang.
