Jakarta,Suarabersama.com – Unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial dari kepala daerah.
ALIANSI Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu hari ini, 13 Agustus 2025. Aksi tersebut menyoroti sejumlah kebijakan dari Bupati Pati yang mereka anggap kontroversial. Teguh Istiyanto, salah satu koordinator aliansi, menyebut unjuk rasa kali ini menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. “Lengserkan Sudewo,” kata Teguh pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Sudewo sebelumnya telah menemui koordinator pengunjuk rasa, namun massa tetap akan menggelar aksi hari ini. Kini donasi logistik unjuk rasa tersebut terus mengalir. Tumpukan donasi yang didominasi air mineral memenuhi trotoar hingga bahu jalan di depan Kantor Bupati dan DPRD Pati hingga sebagian alun-alun.
Selain air minum, warga memberikan donasi berupa uang tunai dan makanan. Masyarakat juga membawa donasi hasil pertanian seperti pisang dan semangka. Pengumpulan donasi tersebut dibuka sejak 1 Agustus 2025.
Lantas, apa saja kebijakan Bupati Sudewo yang membuat warganya memutuskan turun ke jalan?
1. Menaikkan Tarif PBB-P2 hingga 250 Persen
Sudewo mengatakan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) disepakati dalam rapat bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) pada Ahad, 18 Mei 2025.
Dia mengatakan kenaikan tarif PBB bertujuan meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Selain itu, PBB-P2 di Kabupaten Pati sudah 14 tahun tidak naik, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam peraturan bupati atau Perbup Pati yang terbit pada Mei 2025, kenaikan itu disebabkan oleh penghitungan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kabupaten tersebut.
Setelah diprotes warga Pati, Sudewo mengklarifikasi bahwa kenaikan PBB-P2 tidak berlaku untuk semua golongan tarif. Dia menyebut tidak semua orang mengalami kenaikan 250 persen, tetapi ada juga yang di bawah 100 persen.
2. Mengubah Ketentuan Hari Sekolah
Selain PBB-P2, masyarakat Pati juga memprotes kebijakan Sudewo soal hari sekolah. Sudewo sempat mengubah ketentuan enam hari sekolah di Pati menjadi lima hari. Kebijakan lima hari sekolah itu Sudewo terapkan mulai tahun ajaran 2025/2026.
Para santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menilai program ini dapat mengganggu lembaga pendidikan agama seperti taman pendidikan quran dan madrasah diniyah. Sebab, jam belajar menjadi lebih panjang dalam skema lima hari sekolah.
3. Membubarkan Posko Donasi untuk Demonstrasi di Pati
Puluhan orang berkumpul di trotoar depan Kantor Bupati Pati sejak 1 Agustus 2025. Mereka mengumpulkan donasi untuk unjuk rasa di tempat yang sama pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Aktivitas penggalangan sumbangan itu sempat memanas ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita sejumlah barang yang dikumpulkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pati mengangkut ratusan karton air mineral.
Kejadian itu memicu aksi saling adu mulut antara warga dan perwakilan Pemkab Pati. Barang donasi tersebut kemudian dikembalikan setelah sejumlah warga mendatangi kantor Satpol PP Pati.
Bupati Pati Sudewo kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut. Dia berdalih Satpol PP hanya berupaya agar kegiatan kirab tahunan yang dijadwalkan di wilayah tersebut tidak terganggu.
4. Menantang Warganya Demo Tolak Rencana Kenaikan PBB
Warga Pati berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif PBB hingga 250 persen. Ribuan masyarakat Pati, termasuk para santri, dikabarkan bakal berdemonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Menanggapi rencana demo itu, Sudewo justru menantang masyarakat Pati mengerahkan massa yang besar saat menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif PBB. Sudewo menyebutkan dia tak gentar meski didemo puluhan ribu warga.
Pada 7 Agustus 2025, Sudewo kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Dia berujar terdapat miskomunikasi dalam kejadian itu dan tidak ada maksud menantang warganya unjuk rasa.
