Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan mengkaji seluruh rekomendasi dan temuan terkait peristiwa 1998. Pernyataan ini disampaikan saat Yusril mengklarifikasi ucapan sebelumnya bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
“Yang akan kami kaji adalah kategori pelanggaran HAM berat yang telah dirumuskan oleh pemerintah sebelumnya,” ungkap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10). Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah awal pemerintah dalam menanggapi isu-isu HAM yang berkaitan dengan masa lalu.
Yusril juga menyatakan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai serta mendengar kembali pendapat dari Komnas HAM dan masukan dari masyarakat. “Pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM,” tegasnya.
Sebelumnya, pernyataan Yusril mengenai peristiwa 98 mendapat sorotan publik, di mana ia menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi. Hal ini ditanggapi oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menekankan bahwa hanya Komnas HAM yang berwenang menentukan kategori pelanggaran tersebut berdasarkan undang-undang.
Yusril mengaku memahami betul mengenai peristiwa 1998 dan pentingnya menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak mengabaikan isu-isu yang berkaitan dengan masa lalu dan berkomitmen untuk mempelajarinya lebih dalam.
(HP)
