Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4). Pertemuan ini membahas secara khusus isi Surat Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan poin usulan strategis.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Wiranto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menghormati pandangan dan aspirasi para purnawirawan yang tergabung dalam forum tersebut. “Presiden sangat menghormati pemikiran dan usulan yang disampaikan. Itu menunjukkan kepedulian moral yang tinggi terhadap perjalanan bangsa,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa Presiden tidak dapat secara langsung menjawab atau menanggapi tuntutan-tuntutan dalam surat tersebut karena menyangkut isu-isu fundamental kenegaraan. Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah permintaan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, sekaligus Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Harus dipelajari dulu isi pernyataan tersebut satu per satu. Ini menyangkut masalah yang sangat mendasar,” tegasnya.
Wiranto juga menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica), Presiden tidak memiliki kewenangan atas usulan-usulan di luar domain eksekutif. “Ada batas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Usulan yang bukan ranah Presiden tentu tidak bisa langsung direspons,” tambahnya.
Sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nasional, Presiden pun mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi atau terjebak dalam polemik. “Presiden meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Penjelasan resmi akan disampaikan di waktu yang tepat,” ujar Wiranto.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh ratusan purnawirawan perwira tinggi dari tiga matra TNI. Beberapa tokoh nasional yang turut menandatangani surat tersebut antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan mantan Wapres RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Selain soal Wapres, forum juga mengusulkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
(HP)
