Jakarta,Suarabersama.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara terus memperkuat upaya pencegahan paham radikal dan ekstremisme dengan menitikberatkan pada deteksi dini serta kolaborasi lintas sektor, khususnya di wilayah perbatasan negara.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kaltara, Rano Liling mengatakan, peran Kesbangpol dalam menangkal paham radikal lebih difokuskan pada pencegahan sejak dini. “Kalau dari Kesbangpol Kaltara, sifatnya deteksi dini, cegah dini dan lapor dini,” kata Rano kepada Radar Kaltara, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kesbangpol Kaltara secara intens menjalin komunikasi dengan mitra strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di daerah.
“Ada satu badan, yaitu BNPT, yang punya mitra strategis di provinsi, namanya FKPT atau Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme. Nah, itu yang intens kita lakukan komunikasi, untuk program pencegahan ungkapnya.
Rano menyebutkan, pada tahun 2026 program prioritas yang menjadi fokus utama Kesbangpol Kaltara.
“Di 2026 ini prioritas yang harus kami selesaikan atas arahan dan perintah pimpinan, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE),” ungkapnya.
“Untuk Perpres-nya masih menunggu Perpres yang baru terkait penanggulangan ekstremisme, karena Perpres ini sifatnya per lima tahun dan saat ini masih berproses di pusat,” terangnya.
Rano menegaskan, penyusunan Pergub RAN PE menjadi prioritas Kesbangpol Kaltara sepanjang tahun 2026. “Itu yang menjadi prioritas kami di 2026,” tegasnya.
Terkait upaya konkret menjaga daerah dari pengaruh paham radikal, Rano memastikan program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya tetap dilanjutkan.
“Program-program di 2025 masih berlanjut di 2026, terutama kegiatan yang sifatnya pencegahan,” katanya.
Ia menambahkan, Kesbangpol Kaltara memiliki fokus utama pada aspek kewaspadaan nasional. “Kalau di Kesbangpol, fokusnya memang pencegahan, deteksi dini dan lapor dini terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan,” ujarnya.
Rano juga menyoroti posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai faktor yang perlu diantisipasi.
“Kalau daerah rawan, sesuai letak geografis kita ini kan di perbatasan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus diterapkan secara menyeluruh.
“Tapi semua daerah harus tetap waspada, karena wilayah perbatasan itu memiliki potensi jalur keluar masuknya orang,” ucapnya.
Ia menyebutkan, Kaltara berbatasan langsung dengan Malaysia. “Kita berbatasan dengan dua negara bagian Malaysia, yaitu Sarawak dan Sabah. Ini yang kita antisipasi terkait jalur perlintasan orang,” jelasnya.
Seluruh skema pencegahan tersebut nantinya akan diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur RAN PE. “Itulah yang nanti kita cantumkan dalam Pergub RAN PE, terkait siapa saja leading sector yang berkoordinasi dan kolaborasi,” katanya.
Menurut Rano, penanganan ekstremisme harus melibatkan banyak pihak dalam satu sistem kerja bersama. “Konsepnya seperti kelompok kerja yang melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Komite Intelijen Daerah, dan semua unsur terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan, upaya memerangi paham radikal tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja. “Untuk memerangi paham radikal ini tidak bisa bergantung pada satu institusi,” tegasnya.
Karena itu, pendekatan yang digunakan bukan lagi sebatas koordinasi. “Kita harus naik satu tingkat, bukan lagi koordinasi, tetapi kolaborasi,” pungkasnya
