Jakarta,Suarabersama.com – Rencana pemerintah mendorong skema kerja fleksibel, termasuk satu hari work from home (WFH) dalam sepekan, dinilai sebagai langkah darurat yang tepat di tengah tekanan harga dan potensi gangguan pasokan energi global.
Lembaga kajian energi, Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebut kebijakan tersebut dapat membantu menekan mobilitas komuter, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di perkotaan, serta memberi ruang bagi pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan ekspektasi publik.
Namun demikian, IESR mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. “WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM. Tapi krisis ini juga menunjukkan Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, terbarukan, dan tangguh terhadap risiko geopolitik,” ujar CEO IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangan resminya, Rabu (25/3/2026).
Dampak WFH Dinilai Terbatas
IESR menilai manfaat WFH memang signifikan untuk perjalanan kerja harian. Namun secara keseluruhan, dampaknya terbatas terhadap konsumsi energi nasional.
Pasalnya, penggunaan BBM di Indonesia tidak hanya berasal dari aktivitas perkantoran, tetapi juga sektor logistik, transportasi antarkota, industri, serta kegiatan ekonomi non-perkantoran lainnya. Karena itu, WFH perlu menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam manajemen permintaan energi.
Rekomendasi Kebijakan Jangka Pendek
Dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi global, termasuk risiko di Selat Hormuz, IESR mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain: menetapkan protokol penghematan energi nasional, termasuk WFH, pembatasan perjalanan dinas, dan optimalisasi rapat daring.
Memperketat pemantauan stok dan distribusi BBM, dengan prioritas untuk sektor esensial seperti pangan, kesehatan, dan transportasi umum.
Menyampaikan informasi secara transparan untuk mencegah panic buying.
Memberikan insentif penggunaan transportasi umum, seperti diskon tarif dan dukungan operasional.
Strategi 4–6 Minggu ke Depan
Selain langkah cepat, IESR juga mendorong pembentukan pusat kendali (command center) energi lintas kementerian dan daerah guna memantau kondisi pasokan dan harga secara harian.
Pemerintah juga diminta:
1. Mendiversifikasi sumber dan jalur impor energi.
2. Mempercepat program substitusi BBM, termasuk bahan bakar nabati (BBN).
3. Menyusun skenario pengendalian konsumsi BBM secara bertahap dan terukur.
4. Menyiapkan paket efisiensi energi nasional untuk sektor industri hingga rumah tangga.
Dorongan Percepatan Kendaraan Listrik
Dalam jangka menengah, IESR menilai pemerintah perlu mempercepat pengembangan kendaraan listrik, khususnya roda dua, melalui standar teknis, infrastruktur pengisian daya, serta skema insentif yang jelas hingga 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menekan ketergantungan pada BBM impor.
Agenda Jangka Panjang
IESR menegaskan bahwa krisis energi global harus menjadi momentum memperkuat ketahanan energi nasional.
Beberapa langkah strategis yang didorong meliputi:
1. Peningkatan cadangan strategis energi nasional.
2. Penguatan transportasi publik dan pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi.
3. Percepatan pembangunan energi terbarukan, termasuk PLTS atap.
4. Pengembangan sistem penyimpanan energi dan jaringan listrik yang fleksibel.
Selain itu, penataan kota berbasis transit-oriented development (TOD) juga dinilai penting untuk mengurangi kebutuhan perjalanan harian.
Momentum Perubahan
IESR menekankan bahwa setiap gejolak di pasar energi global menjadi pengingat kuat atas tingginya ketergantungan Indonesia pada energi fosil.
Karena itu, kebijakan darurat seperti WFH diharapkan tidak berhenti sebagai solusi sementara, tetapi menjadi pintu masuk menuju transformasi energi yang lebih menyeluruh.
“Semakin cepat Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, semakin kuat ketahanan ekonomi dan energi kita menghadapi krisis berikutnya,” tutup Fabby. (Rls)
