Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak organisasi Muhammadiyah untuk berkolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, melalui penguatan produktivitas, penerapan inovasi, dan aksi nyata, agar sektor pertanian Indonesia makin maju dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Saya kagum dengan Muhammadiyah yang mengurus pendidikan terbaik. Insya Allah dengan Muhammadiyah terjun mengurus pertanian, pertanian juga bisa terbaik seperti pendidikan yang ditangani selama ini,” kata Wamentan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (21/9).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mas Dar — sapaan akrab Wamentan Sudaryono — saat menghadiri Jambore Nasional ke-1 Jamaah Tani Muhammadiyah yang berlangsung di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, sebagaimana peran signifikan yang telah terbukti di dunia pendidikan.
Wamentan pun menyampaikan apresiasinya atas komitmen Muhammadiyah dalam bidang pertanian. Ia yakin, organisasi ini mampu membawa perubahan besar dan menghasilkan kualitas pertanian yang unggul, sejalan dengan prestasinya dalam pendidikan.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Wamentan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian, terdiri dari lima unit traktor roda dua serta 20 unit handsprayer, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemanfaatan inovasi di sektor pertanian.
Ia juga menekankan bahwa latar belakangnya sebagai anak petani membuatnya paham secara langsung kebutuhan petani di lapangan—mulai dari akses pupuk, benih, harga yang stabil, hingga pasar yang menjamin kelangsungan usaha tani.
“Untuk itu, kami terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan pertanian harus dilakukan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak,” ujarnya pula.
Bagi Wamentan, gotong royong serta kerja sama lintas elemen menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, yang memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun sektor pertanian, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif petani, masyarakat, dan organisasi sosial keagamaan.
Wamentan mengingatkan bahwa pembangunan pertanian bukan hanya tanggung jawab Presiden atau pemerintah, tapi harus menjadi kerja kolektif semua elemen bangsa.
“Swasembada pangan itu harus keroyokan,” katanya lagi.
Menurutnya, peran utama dalam proses produksi pangan ada di tangan petani dan masyarakat, sementara pemerintah wajib hadir memberikan dukungan penuh agar sektor pertanian semakin tangguh.
Ia juga menyebutkan bahwa pangan merupakan elemen mendasar bagi kedaulatan negara. Selama kebutuhan pangan rakyat terpenuhi, Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat di kancah global.
Menurutnya, ketahanan pangan memberikan kekuatan diplomasi bagi Indonesia dalam menghadapi negara lain, karena rakyat tidak kelaparan dan cadangan pangan nasional tetap aman.
Wamentan juga menyampaikan bahwa produksi beras nasional hingga akhir 2025 diperkirakan surplus antara 3 hingga 3,5 juta ton, sebagai hasil dari berbagai kebijakan pemerintah yang pro terhadap petani dan rakyat. Ia menambahkan bahwa produksi beras tahun ini diproyeksikan mencapai 33 hingga 34 juta ton.
Surplus tersebut ditopang oleh kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh penjuru Tanah Air.
Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan kemudahan dalam akses pupuk bersubsidi dan berbagai sarana produksi lainnya, untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan. (*)
