Suarabersama.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan keprihatinan atas tertangkapnya dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). Dua kepala daerah tersebut masing-masing adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sadewo.
“Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan diawal tahun 2026 ini,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Senin malam.
Kemendagri pun mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Benni, kasus OTT yang terjadi di awal tahun ini harus menjadi peringatan serius bagi kepala daerah lainnya agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
“Dan sekaligus menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar menghindari perilaku koruptif yang dapat merugikan berbagai pihak,” kata Benni.
Ia menambahkan, peristiwa ini juga menjadi bahan refleksi penting terhadap proses rekrutmen kepala daerah di Indonesia. Pasalnya, kepala daerah yang terjerat OTT merupakan hasil pilihan langsung masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Kejadian ini, tentunya memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan mereka yang dipilih oleh rakyat dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung,” kata Benni.
Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pilkada langsung belum sepenuhnya menjamin terpilihnya kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Ia juga menilai, upaya pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kemendagri, tidak akan berjalan maksimal apabila persoalan mendasarnya terletak pada sistem rekrutmen dan integritas personal kepala daerah.
“Pembinaan demi pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kemendagri, tidak akan maksimal jika akar masalahnya, yaitu sistem rekrutmen kepala daerah melalui pilkada langsung tidak diperbaiki dan perilaku kepala daerah yang memang niatnya mau korupsi tidak dibasmi,” kata Benni.
Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sadewo pada hari yang sama. Dalam OTT di Madiun, penyidik KPK mengamankan Maidi bersama 14 orang lainnya serta menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Selain itu, KPK juga mengamankan Bupati Pati Sudewo dalam rangkaian OTT terpisah yang dilakukan di wilayah Pati.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi secara terpisah.
Namun demikian, hingga saat ini KPK belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat Sudewo sehingga ia terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. Proses pendalaman kasus masih terus dilakukan oleh penyidik. (*)
