Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak mahasiswa agar tidak bersikap apatis terhadap politik dan demokrasi, melainkan aktif berkontribusi dalam upaya mewujudkan sistem politik yang lebih sehat dan berkeadaban.
HNW menyampaikan bahwa di DPR tersedia ruang partisipasi publik yang terbuka, salah satunya melalui Badan Aspirasi Masyarakat yang memiliki tugas menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan gagasan, termasuk terkait revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Saya berharap mahasiswa tetap berada di jalur idealisme, membersamai Perjuangan Politik yang tetap ingin berada di jalur idealisme atau keberpihakan lebih kepada kemaslahatan rakyat, menjadi kekuatan moral, dan terus mencerahkan rakyat dan opini publik, menguatkan politik nilai yang berdaulat politik yang berpihak pada rakyat, berkeadilan, dan berkeadaban, dan kemajuan umat bangsa dan negara,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ajakan tersebut disampaikan HNW saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah–’Aisyiyah (PTMA) Zona III. Pertemuan itu membahas berbagai isu politik serta undangan kepada HNW untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) BEM PTMA Zona III yang akan digelar pada bulan berikutnya.
HNW menyambut langsung kedatangan delapan mahasiswa, di antaranya Presidium Nasional BEM PTMA Zona III Wildan Mutaqin, Presiden Mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ) Sauqi, serta Presiden Mahasiswa Uhamka Agus. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa secara resmi mengundang HNW untuk menjadi pembicara utama dalam Rakorwil BEM PTMA Zona III yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 12–14 Februari mendatang.
HNW juga menyampaikan pandangannya bahwa praktik politik dan demokrasi kerap diwarnai paradoks, di mana kebenaran gagasan dan konsistensi sikap tidak selalu berbanding lurus dengan capaian elektoral. Hal itu, menurutnya, merupakan realitas yang harus disikapi secara dewasa.
“Prinsipnya sederhana, nilai yang kami perjuangkan tetap harus diperjuangkan, baik dipilih maupun tidak dipilih. Ketika kami membela rakyat, kami tidak pernah bertanya apakah rakyat tersebut memilih kami atau tidak. Karena partai politik sejatinya adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar alat elektoral,” ujarnya.
Ia menilai demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari tingginya biaya politik, maraknya praktik politik uang, lemahnya penegakan netralitas aparat, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Meski demikian, ia menekankan bahwa menyalahkan rakyat semata bukanlah solusi yang adil.
“Karenanya jika ingin membenahi demokrasi, maka pembenahan harus dimulai dari hulunya, yakni sistem kepartaian, rekrutmen politik, penegakan hukum, dan komitmen elite politik itu sendiri. Ketiga, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam apatisme,” kata HNW.
Menurutnya, mahasiswa harus menjadi sumber optimisme sekaligus pencerahan bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.
“Satu obor memang kecil, tetapi ketika obor-obor itu dinyalakan bersama, cahaya akan semakin terang. Alternatif dari demokrasi bukanlah sesuatu yang lebih baik. Tanpa demokrasi, kita berisiko jatuh pada otoritarianisme, tirani, atau ekstremisme,” tuturnya.
Para mahasiswa yang hadir menilai HNW sebagai sosok politisi nasional yang terbuka dan mudah dijangkau oleh kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, maupun kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai HNW tetap bersedia hadir dan berdialog, termasuk dalam forum-forum kecil.
“Hal ini menjadi catatan penting dan apresiasi bagi kami, karena tidak semua pejabat publik memiliki keterbukaan yang sama,” ujar Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin.
Selain menyampaikan apresiasi, mahasiswa juga mengemukakan pandangan kritis terkait berbagai persoalan politik nasional, mulai dari mahalnya biaya politik, lemahnya proses kaderisasi partai, hingga fenomena perpindahan kader antarpartai yang dinilai semakin pragmatis. (hni)
