Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah saat ini tengah mengkaji wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari setiap pekan sebagai langkah strategis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Gagasan ini muncul sebagai salah satu alternatif kebijakan efisiensi energi di tengah ketidakpastian kondisi global.
Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai penerapan WFH secara terbatas dapat menjadi solusi realistis dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi dunia.
Antisipasi Dampak Geopolitik Global
Wacana kebijakan ini mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap dinamika geopolitik internasional, terutama konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut berpotensi mengganggu distribusi minyak dunia serta memicu fluktuasi harga energi global. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian seperti sekarang, pemerintah dipandang perlu menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar konsumsi energi tetap terkendali tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu pendekatan yang dinilai paling realistis adalah mengurangi mobilitas masyarakat secara terukur tanpa menurunkan produktivitas kerja secara signifikan.
WFH Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM
Penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan dianggap sebagai langkah sederhana yang berpotensi memberikan dampak cukup besar terhadap penghematan energi.
Dengan berkurangnya mobilitas pekerja menuju kantor, konsumsi BBM diperkirakan dapat ditekan secara signifikan. Berdasarkan kajian awal pemerintah, kebijakan ini bahkan berpotensi menghemat sekitar 20 persen konsumsi BBM dalam satu hari.
Jika diterapkan secara luas di tingkat nasional, khususnya di kota-kota besar dengan mobilitas tinggi, dampak penghematan energi yang dihasilkan diperkirakan cukup signifikan.
Jumat Diusulkan Jadi Hari WFH
Dalam skenario yang tengah dibahas, hari Jumat menjadi opsi utama untuk penerapan sistem kerja dari rumah.
Pemilihan hari tersebut mempertimbangkan pola kerja masyarakat Indonesia yang umumnya memiliki hari libur pada Sabtu dan Minggu. Dengan skema ini, masyarakat akan memiliki tiga hari berturut-turut untuk beraktivitas dari rumah.
Pola tersebut diharapkan mampu menekan mobilitas sekaligus memberikan waktu istirahat yang lebih panjang bagi para pekerja.
Selain itu, kebijakan ini diyakini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kualitas hidup masyarakat.
Berpotensi Dorong Pariwisata Domestik
Pemerintah juga melihat peluang dampak positif lain dari kebijakan ini, terutama bagi sektor pariwisata domestik.
Dengan waktu luang yang lebih panjang, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan singkat atau wisata lokal.
Kondisi ini berpotensi memberikan dorongan bagi perekonomian daerah, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan UMKM.
Efek berganda dari kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Tidak Berlaku untuk Semua Sektor
Meski memiliki sejumlah potensi manfaat, pemerintah menyadari bahwa kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara menyeluruh di semua sektor pekerjaan.
Beberapa bidang seperti layanan publik, industri manufaktur, serta pekerjaan teknis tertentu tetap memerlukan kehadiran fisik di tempat kerja.
Karena itu, implementasi kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.
Kajian mendalam masih terus dilakukan untuk menentukan sektor mana yang paling siap dan efektif menerapkan sistem kerja jarak jauh.
Produktivitas Tetap Jadi Pertimbangan
Selain aspek penghematan energi, pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap produktivitas kerja.
Sistem kerja dari rumah memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait koordinasi tim, pengawasan kinerja, serta kedisiplinan pegawai.
Tanpa sistem manajemen yang baik, WFH justru berpotensi menurunkan produktivitas.
Oleh sebab itu, penerapannya perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, sistem kerja yang jelas, serta komitmen dari para pekerja.
Direncanakan Diuji Coba Setelah Lebaran
Pemerintah berencana mulai menguji coba kebijakan WFH satu hari dalam sepekan setelah periode libur Lebaran.
Meski demikian, hingga kini aturan teknis pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan melalui koordinasi lintas kementerian.
Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menekan konsumsi energi, tetapi juga mampu menjaga produktivitas nasional.
Wacana penerapan WFH setiap Jumat juga menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai mendorong pola kerja yang lebih fleksibel dan adaptif.
Apabila diterapkan dengan tepat, kebijakan ini berpotensi tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menuju pola kerja yang lebih seimbang dan berkelanjutan. (*)
