Jakarta, Suarabersama.com – Menjelang peringatan 62 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei 1963, Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik menegaskan kembali bahwa Papua, sejak dahulu hingga selamanya, merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pesan itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Aktualisasi Nilai-Nilai Perjuangan Kembalinya Irian Barat ke Pangkuan NKRI” di Gedung Wonder Tuare, Rabu (30/4/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Donatus mengajak seluruh yang hadir—terdiri dari tokoh adat, pemuda, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan—untuk memahami kembali sejarah integrasi Papua ke Indonesia sebagai pijakan penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
Mengulas Sejarah Perjuangan yang Panjang
Wabup Donatus menyampaikan paparan singkat namun padat mengenai perjalanan sejarah Papua yang telah melalui proses hukum dan diplomasi internasional. Ia menyoroti beberapa momen kunci:
-
Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, yang mengakui Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia meski implementasi penyerahan wilayah tertunda.
-
Perjanjian New York 1962, yang mempertegas bahwa administrasi Papua akan berpindah dari Belanda ke UNTEA sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia.
-
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang disepakati dan menghasilkan keputusan politik bahwa Papua bergabung dengan Indonesia.
“Penjelasan singkat ini menunjukkan bahwa Papua secara sah telah menjadi bagian dari Indonesia. Proses ini telah final dan diakui dunia internasional,” tegas Donatus.
Menolak Propaganda dan Provokasi Pemecah Bangsa
Dalam situasi di mana berbagai informasi beredar liar melalui media sosial dan narasi tertentu digunakan untuk mempertanyakan hasil Pepera, Wabup Donatus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tegas.
Ia menekankan pentingnya menolak segala bentuk provokasi, propaganda, dan isu-isu miring yang bertujuan menggugat status Papua sebagai bagian dari NKRI.
“Kita tidak boleh membiarkan narasi yang memutarbalikkan sejarah meracuni generasi muda. Kegiatan seperti FGD ini penting sebagai upaya menangkal isu-isu miring dan membangun pemahaman sejarah yang benar,” ujar Wabup.
Melibatkan Pelaku Sejarah untuk Edukasi Generasi Muda
Donatus juga mendorong penyelenggaraan diskusi-diskusi lanjutan yang menghadirkan sejarawan, tokoh pejuang, atau saksi hidup yang mengetahui langsung proses integrasi Papua. Menurutnya, kesaksian mereka memiliki nilai penting sebagai pembelajaran nasionalisme bagi generasi penerus.
Ia menegaskan bahwa membangun pemahaman sejarah yang komprehensif adalah langkah strategis untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan mencegah masyarakat terpengaruh narasi separatis yang tidak sesuai fakta.
“Kita harus terus mengedukasi masyarakat, agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang meragukan hasil Pepera dan merusak stabilitas daerah,” tutupnya.
