suarabersama.com, Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan bahwa kekhawatiran mengenai kebangkitan kembali dwifungsi ABRI melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah tidak beralasan. Ia menegaskan bahwa zaman sudah berubah dan tidak ada yang bisa mengembalikan sejarah ke era Orde Baru.
“Kalau ada yang takut TNI kembali seperti di masa Orba, saya ingin menegaskan, saya sudah 60 tahun dan di dunia ini tidak ada yang bisa membalikkan jarum jam,” ujar Utut di sela pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan era Orde Baru. Ia mencontohkan bagaimana saat ini jurnalis dari berbagai latar belakang bisa bebas mewawancarai narasumber, sesuatu yang sangat terbatas di masa lalu.
“Dulu kalau wartawan ingin wawancara, harus diperiksa dulu siapa dia, dari mana asalnya, keluarganya siapa. Sekarang, saya bisa langsung bicara tanpa ada ketakutan seperti zaman Orba,” jelasnya.
Utut juga menepis anggapan bahwa RUU TNI akan membuka peluang besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil. Menurutnya, pembahasan revisi ini tetap memastikan bahwa peran militer dalam pemerintahan sipil tetap terbatas.
“Apakah nanti semua kementerian akan diisi tentara? Tidak. Apakah semua posisi sipil akan diisi oleh TNI? Juga tidak,” tegas legislator dari PDIP ini.
Ia juga menambahkan bahwa penempatan personel TNI di kementerian atau lembaga tertentu dilakukan atas permintaan instansi terkait atau atas keputusan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai Pasal 10 UUD 1945.
Meski meminta masyarakat untuk tidak khawatir, Utut mengakui bahwa sikap terhadap RUU ini bisa subjektif. Ia memahami bahwa mereka yang memiliki pengalaman traumatis di masa lalu mungkin akan bersikap skeptis terhadap revisi ini.
“Kalau ada yang merasa trauma dengan masa lalu, tentu akan kontra. Tapi kalau kita melihat ke depan, menurut saya ini langkah yang baik,” pungkasnya.
