Jakarta, Suarabersama – Bank Indonesia melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada Oktober 2024. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD 423,4 miliar pada bulan tersebut, lebih rendah dibandingkan dengan USD 428,5 miliar yang tercatat pada September 2024.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia mengalami kenaikan sebesar 7,7% (yoy), meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN sebesar 8,5% pada September 2024. Penurunan ini, menurutnya, berasal dari sektor publik dan swasta.
Sektor ULN pemerintah juga menunjukkan penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2024 tercatat sebesar USD 201,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada September 2024 yang sebesar USD 204,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,6% (yoy).
“Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh penurunan pada pinjaman dan surat utang. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitasnya dengan memastikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dilakukan tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel guna memperoleh pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Ramdan dalam keterangannya di situs resmi Bank Indonesia, Senin (16/12/2024).
Sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan utang.
Dalam hal sektor ekonomi, ULN pemerintah banyak digunakan untuk mendanai sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang mencapai 21% dari total ULN pemerintah. Selain itu, sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyerap 19,1% dari total ULN, sementara sektor Pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 16,8%. Sektor Konstruksi dan Jasa Keuangan serta Asuransi masing-masing memperoleh alokasi sebesar 13,5% dan 9,1%.
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena sebagian besar utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang, yang mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” tambah Ramdan.
Di sisi lain, ULN sektor swasta juga tercatat menurun. Pada Oktober 2024, utang swasta tercatat sebesar USD 195,1 miliar, turun sedikit dari USD 196,7 miliar pada September 2024. Secara tahunan, utang swasta mengalami kontraksi sebesar 1,4% (yoy).
Penurunan pertumbuhan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh lembaga keuangan dan perusahaan non-keuangan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 3,1% (yoy) dan 0,9% (yoy).
Secara sektor ekonomi, sebagian besar utang swasta berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang totalnya mencapai 79,3% dari seluruh ULN swasta. Selain itu, hampir seluruh utang swasta juga berasal dari pinjaman jangka panjang, dengan porsi mencapai 76,0% dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 30,4% pada Oktober 2024, dari 31,1% pada bulan sebelumnya, dan mayoritas utang luar negeri terdiri dari utang jangka panjang, yang mencakup 84,5% dari total ULN.
“Untuk menjaga kesehatan struktur ULN, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Pemanfaatan ULN juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.
