Suara Bersama

Uskup Jayapura minta Wapres Gibran berdialog dengan masyarakat Papua dan OPM

suarabersama.com- Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You menyampaikan agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua, termasuk terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena pemerintah perlu mendengar aspirasi seluruh masyarakat Papua dari semua kalangan.

Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You menyampaikan hal tersebut setelah Wapres Gibran dikabarkan diberikan tugas oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menangani persoalan di Papua. Uskup meminta jika berkantor di Papua agar Gibran menjalin dialog dengan masyarakat, termasuk kelompok yang berseberangan dengan pemerintah atau OPM.

“Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana berdialog dengan masyarakat. Bagaimana berdialog dengan kelompok-kelompok khusus,” ucap Uskup dalam acara Launching Pesparani ke III Tingkat Kota Jayapura dan Pencanangan Sinode Keuskupan Jayapura di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (12/07/2025). “Sekalipun juga dengan kelompok KKB. Kenapa tidak berdialog, dengar apa harapan mereka, apa derita mereka. Saya kira ini penting.” ujarnya.

Uskup menekankan bahwa dialog penting dilakukan kendati tidak selalu mengikuti kemauan kelompok yang diajak bicara. Dialog menjadi langkah penting untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Masyarakat Papua pada umumnya ingin dihargai dan dihormati di tanahnya sendiri, sehingga pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat Papua.

Dalam pemberitaan bahwa Mensesneg Prasetyo Hadi telah melakukan klarifikasi soal Gibran ditugaskan ke Papua oleh Presiden Prabowo. Dia menyebut tugas Wapres di Papua telah termaktub dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, sehingga bukan penugasan khusus. Lanjut Prasetyo, penugasan Wapres atau pejabat tertentu ke Papua tidak perlu dipersoalkan karena telah diatur dalam undang-undang.

“Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Pak Prabowo menugaskan. Memang Undang-Undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” Ucapnya, Rabu (09/07/2025).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + seventeen =