Suara Bersama

Update Pembangunan IKN di Era Presiden Prabowo Subianto

suarabersama.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) mengumumkan dua target utama pembangunan ibu kota baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut milestone penting ini adalah pemindahan ASN pada 2025 dan penyelesaian infrastruktur legislatif serta yudikatif pada 2028.

Persiapan Pemindahan ASN

Pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN usai Idulfitri pada April 2025. Basuki memastikan infrastruktur seperti hunian, jaringan air, dan listrik telah siap. Namun, keputusan final masih menunggu arahan Kementerian PANRB.

“Rencana ini masih dibahas, termasuk insentif yang akan diberikan,” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini. Sebelumnya, rencana pemindahan ASN pada era Jokowi dijadwalkan pada September 2024, tetapi mengalami penundaan karena sejumlah penyesuaian, termasuk perubahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 48.

Proyek Infrastruktur yang Siap Diresmikan

Basuki juga melaporkan tujuh proyek infrastruktur siap diresmikan, termasuk Istana Garuda, dua ruas tol, kantor kementerian, fasilitas air minum, dan TPST. “Kehadiran Presiden Prabowo dalam peresmian ini diharapkan dapat mendorong semangat investor,” ungkap Basuki.

Groundbreaking Proyek Baru Senilai Rp 6,5 Triliun

Pada Januari 2025, sejumlah proyek baru senilai Rp 6,5 triliun akan memulai groundbreaking. Proyek tersebut meliputi hotel, sekolah, restoran, dan kantor. Hingga saat ini, investasi IKN telah mencapai Rp 58 triliun dari target Rp 100 triliun pada 2024.

Perubahan Pengelolaan Proyek

Di era Presiden Prabowo, pembangunan infrastruktur IKN dialihkan dari Kementerian PU ke Otorita IKN. Proyek baru, seperti infrastruktur legislatif dan yudikatif, akan dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara itu, Kementerian PU tetap menyelesaikan proyek yang telah dimulai, seperti Gedung Polri dan Basilika Nusantara.

Target Presiden Prabowo Mulai Berkantor di IKN

Presiden Prabowo dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, dengan langkah awal berupa pembangunan 12 pos pengamanan strategis pada 2025. “Kami telah berkoordinasi dengan BIN dan Kapolda Kaltim untuk memastikan keamanan,” kata Basuki.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 9 =