Jakarta, Suarabersama.com – Kebijakan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 kembali menjadi sorotan di berbagai daerah. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah tekanan inflasi serta dinamika ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, sebagian kelompok buruh masih menyampaikan keberatan dan tuntutan tambahan melalui aksi demonstrasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog dan aspirasi seluas-luasnya, dengan harapan penyampaian pendapat dilakukan secara damai, tertib, dan tanpa tindakan anarkis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 telah melalui proses perumusan yang matang dan komprehensif. Pemerintah mempertimbangkan berbagai indikator utama, mulai dari tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, hingga kebutuhan hidup layak pekerja di setiap wilayah. Menurutnya, UMP berfungsi sebagai jaring pengaman dasar agar pekerja tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga barang dan jasa.
UMP 2026 juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah menaikkan indeks alfa dalam formula penyesuaian upah minimum ke level yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menyesuaikan upah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok tanpa menimbulkan tekanan berlebihan bagi pelaku usaha, khususnya sektor industri padat karya. Meski demikian, UMP tetap diposisikan sebagai batas minimum, sehingga perusahaan didorong menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan pekerja seiring dengan kinerja usaha.
Airlangga juga menambahkan bahwa di sejumlah kawasan ekonomi tertentu, upah minimum sektoral dapat ditetapkan lebih tinggi dari UMP. Penyesuaian tersebut bergantung pada karakteristik industri, tingkat produktivitas, serta kemampuan perusahaan di wilayah masing-masing. Pemerintah memahami adanya perbedaan kondisi antarwilayah, sehingga kebijakan pengupahan tidak dapat diterapkan secara seragam. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Meski telah ditetapkan, kebijakan UMP 2026 di sejumlah daerah masih memicu penolakan dari sebagian kalangan buruh yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Aparat kepolisian pun berperan penting dalam memastikan penyampaian aspirasi tersebut berjalan aman dan tertib. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan aksi berlangsung damai serta tidak mengganggu ketertiban umum. Ribuan personel gabungan diterjunkan guna mengamankan aksi unjuk rasa buruh di wilayah Jakarta Pusat, dengan instruksi mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional. Seluruh personel juga tidak dibekali senjata api sebagai wujud komitmen menjaga situasi tetap kondusif.
Selain itu, Reynold mengimbau para peserta aksi untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara tertib, tanpa provokasi, serta menghindari tindakan yang merugikan kepentingan umum, seperti penutupan jalan, perusakan fasilitas publik, atau aksi anarkis. Kebebasan berpendapat, menurutnya, harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak mengganggu hak masyarakat lainnya. Ia pun mengajak seluruh elemen buruh, aparat, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. (hni)
