Jakarta, Suarabersama.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk Kementerian BUMN akan meningkat menjadi 100 persen, setelah penilaian yang positif terhadap aspek reformasi birokrasi dan transformasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melakukan penilaian ini dan hasilnya menunjukkan kepuasan, sehingga aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian BUMN dapat menerima tunjangan kinerja penuh.
Erick menyatakan rasa syukurnya melalui akun Instagram @erickthohir, Kamis (15/8/2024), bahwa untuk pertama kalinya Kementerian BUMN memenuhi syarat untuk kenaikan tunjangan kinerja hingga 100 persen. “Alhamdulillah, untuk pertama kalinya Kementerian BUMN memenuhi persyaratan untuk kenaikan 100 persen tunjangan kinerja ASN,” ungkap Erick.
Dia juga menjelaskan beberapa poin penting dalam penilaian tersebut. Kementerian PAN-RB menilai bahwa Kementerian BUMN telah memenuhi kriteria, termasuk opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, indeks reformasi birokrasi di atas 85 persen, penyederhanaan lebih dari 70 persen, dan capaian proyek-proyek strategis. “Pencapaian ini berkat transformasi yang telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik dan didukung Kementerian PAN-RB yang terus mendorong kementerian menjadi lebih efisien,” ujar Erick.
Erick menegaskan bahwa proses transformasi akan terus berlanjut ke depan, dengan harapan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. “Kami tidak berpuas diri. Kami terus bertransformasi agar terus bisa berkontribusi besar untuk negara dan masyarakat,” tegasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, juga memberikan apresiasi terhadap reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN. Anas mencatat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.
Anas, dalam keterangannya, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penilaian terkait sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan mandat Presiden. “Saya bersama Menteri BUMN melakukan berbagai pembahasan, salah satunya kinerja BUMN. Pemerintah telah melakukan penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana mandat dari Presiden. Dan kita lihat berbagai capaian kinerja dari Kementerian BUMN yang perlu kita apresiasi,” ujarnya.
Dia melanjutkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh kategori A atau Memuaskan pada penilaian RB Tahun 2023, sedangkan untuk nilai SAKIP mendapatkan kategori BB atau Sangat Baik di tahun 2023. Berbagai langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, seperti penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, dan digitalisasi, turut berkontribusi pada pencapaian tersebut.
Menurut Anas, perolehan nilai Indeks RB Kementerian BUMN yang meningkat tidak hanya disebabkan oleh penilaian implementasi RB yang baik, tetapi juga dukungan dari lima fokus RB Tematik. Dia juga mengapresiasi penataan kelembagaan di tubuh BUMN, seperti penggabungan Pelindo, yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
(XLY)
