Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memperpanjang batas waktu negosiasi dagang dengan Uni Eropa hingga 9 Juli 2025. Keputusan ini diambil setelah Trump berbicara langsung dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyusul ketegangan yang meningkat akibat ancaman tarif baru terhadap produk-produk asal Eropa.
Sebelumnya, Trump telah menetapkan tarif sebesar 20 persen untuk sebagian besar produk Uni Eropa. Namun, tarif itu diturunkan menjadi 10 persen hingga 8 Juli, sebagai bentuk itikad baik untuk memberi ruang negosiasi lebih lanjut.
Meski demikian, ancaman tarif lebih tinggi belum sepenuhnya dikesampingkan. Dalam pernyataan di Gedung Putih, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses negosiasi, bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50 persen mulai 1 Juni jika tidak ada kemajuan signifikan. “Kita akan segera bertemu dan melihat apakah bisa menyelesaikan sesuatu,” kata Trump, seperti dikutip dari BBC, Senin (26/5/2025). Lewat unggahan di platform Truth Social, Trump menulis: “Merupakan keistimewaan saya untuk memperpanjang batas waktu.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Ursula von der Leyen menyatakan kesiapan Uni Eropa untuk mempercepat proses dan mencapai kesepakatan yang adil. Uni Eropa pun meminta waktu tambahan hingga 9 Juli agar negosiasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan.
Sementara itu, Kepala Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič menegaskan bahwa Uni Eropa tetap berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi secara konstruktif. Setelah berdiskusi melalui telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Šefčovič menyatakan bahwa kerja sama UE–AS harus dibangun atas dasar saling menghormati, bukan ancaman. “Kami siap membela kepentingan kami,” tegasnya.
Situasi ini menjadi sorotan global karena relasi dagang antara AS dan Uni Eropa mencakup triliunan dolar perdagangan dan menjadi pilar utama ekonomi global. Perpanjangan waktu ini memberi harapan bagi tercapainya kompromi dagang yang menghindari eskalasi perang tarif lebih lanjut.
(HP)
