Jakarta, Suarabersama – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penggunaan uang pajak yang telah disetor oleh masyarakat, menjawab pertanyaan dari warganet di media sosial X.
“84% pendapatan negara berasal dari pajak. Kita sudah banyak memberikan ke negara. Gaji dipajaki, bonus dipajaki, bunga tabungan dipajaki, rumah dipajaki, mobil dipajaki, motor dipajaki, bawa barang dari luar negeri dipajaki. Negaranya ngapain?” tulis seorang warganet pada Kamis (18/7/2024).
Melalui akun X resminya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan tanggapan. Ia mengakui bahwa Indonesia memiliki banyak jenis pungutan, tetapi bukan pajak berganda.
“Ini untuk memastikan setiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil untuk semua. Tentu kita bersyukur sebagian besar warga negara sadar dan patuh pajak. Gotong royong yang kuat dan makin baik,” ujar Prastowo.
Prastowo menjelaskan, pemerintah idealnya adalah pelayan yang memungut dan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk belanja publik. Dia mengakui bahwa prosesnya belum ideal dan masyarakat diharapkan terus mengawasi dan memperbaiki.
Indonesia patut bersyukur karena menjelang 79 tahun usia negara, semakin banyak program dan layanan publik yang dibiayai dengan pajak. Hal ini adalah cita-cita Radjiman Wedyodiningrat, yang dikenal sebagai Bapak Pajak.
1. Belanja Bansos dan Subsidi
– Penyaluran PKH dan Kartu Sembako membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM.
– Tanggap darurat bencana oleh BNPB sebesar Rp 0,1 triliun.
– Subsidi BBM 5,57 juta kilo liter, LPG 3 kg 2,7 juta MT, listrik 40,4 juta pelanggan.
– KUR untuk membantu 2 juta masyarakat prasejahtera.
2. Anggaran Pendidikan
– Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 217,6 triliun per 31 Mei 2024, atau 32,7% dari total Rp 664 triliun.
– Dana ini dimanfaatkan untuk berbagai program strategis.
3. Anggaran Infrastruktur
– Anggaran infrastruktur mencapai Rp 423,4 triliun pada 2024 dengan fokus pada penyelesaian proyek prioritas dan pemerataan pembangunan.
– Sampai 31 Mei 2024, realisasi mencapai Rp 112,9 triliun atau 26,7%.
4. Anggaran Kesehatan
– Anggaran kesehatan mencapai Rp 187 triliun dalam APBN 2024.
– Hingga 31 Mei 2024, realisasi mencapai Rp 60,3 triliun atau 32,2% dengan fokus pada program-program prioritas kesehatan.
5. Anggaran Ketahanan Pangan
– Alokasi anggaran ketahanan pangan pada 2024 sebesar Rp 114,3 triliun, terealisasi 22,8% atau Rp 26,1 triliun sampai Mei 2024.
– Termasuk pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih, dan subsidi pupuk.
6. Anggaran Pemilu
– Anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN 2024. Realisasi anggaran ini terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas penggunaannya.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pelayanan terbaik, serta memastikan penggunaan uang pajak kita untuk program dan layanan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita berupaya bersama untuk kebaikan masa depan kita,” tutup Prastowo.
