Suarabersama.com-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengancam akan mengeksekusi pejabat-pejabat Papua yang dinilai masih loyal terhadap pemerintah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Sebby dalam keterangan resminya pada Minggu, 20 Juli 2025.
“Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” kata Sebby Sambom dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Sebby menuding gubernur, bupati, wali kota, hingga anggota DPRD Papua yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertentangan dengan perjuangan kemerdekaan Papua. Menurutnya, mereka tidak layak menjadi pemimpin karena telah membiarkan kekayaan alam Papua dikelola oleh pemerintah pusat.
Dalam pernyataannya, Sebby juga menyoroti kepala daerah yang memberikan izin tambang emas dan sumber daya lainnya kepada pemerintah Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kegagalan melindungi masyarakat dan tanah Papua.
“Pemerintah Indonesia selama ini telah merampas sumber daya alam milik masyarakat Papua. Kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto justru memperparah konflik dan membuat ribuan warga sipil mengungsi,” ujarnya.
Sebby mendesak agar seluruh pejabat Papua menghentikan dukungan terhadap kebijakan nasional yang dianggap memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
TPNPB-OPM Tawarkan Perundingan, dengan Syarat
Meski mengeluarkan ancaman, TPNPB-OPM juga membuka ruang dialog. Sebby menyatakan pihaknya bersedia melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia, namun dengan syarat difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lembaga internasional netral.
“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh PBB atau negara netral,” kata Sebby dalam pernyataan sebelumnya pada Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa tawaran dialog dilandasi alasan kemanusiaan, demi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun dan memungkinkan sekitar 97.000 warga sipil yang mengungsi bisa kembali ke rumah mereka.
Sebby juga menuntut penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua sebagai bagian dari proses menuju kesepakatan damai. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah.
