suarabersama.com– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, ada tujuh Batalion dari Kodap Yahukimo telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia.
Keberadaan militer di wilayah Papua adalah ilegal. “Kami siap menghadapi militer Indonesia di medan perang,” kata Sebby dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (2 Mei 2025). Selain itu, Sebby mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menarik logistik senjata berat dari wilayah Papua. Di antaranya seperti helikopter, senjata mesin, jet tempur, hingga bom dan mortir. “Penggunaan senjata berat akan menimbulkan korban jiwa bagi warga sipil yang tinggal di wilayah zona merah,” ucapnya.
Panglima TPNPB-OPM Kodap Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. “Siap ditembak mati,” ujar dia, pada Jum’at (2 Mei 2025). TPNPB-OPM telah memetakan sebanyak sembilan wilayah di Papua sebagai zona perang milisi. Sembilan wilayah di Papua dimaksud adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.
Keterangan terpisah, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memilih untuk tidak menghiraukan ancaman kelompok separatis tersebut. “Tingkah laku OPM, selalu begitu. Mengancam, mengintimidasi masyarakat, menakut-nakuti, membunuh masyarakat. Tidak usah dihiraukan,” kata Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat dihubungi pada Jumat (2 Mei 2025).
Kristomei mengatakan, kehadiran prajurit TNI di Papua pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dan warga negara Indonesia. Selain itu, TNI bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. “Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM,” ujarnya.
