suarabersama.com-Tokoh Papua Barat, Oktovianus Mayor menyambut positif ditugaskannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan pembangunan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Dia juga menambahkan dengan menyatakan kesiapan masyarakat Papua Barat apabila Gibran memilih berkantor di Manokwari, Provinsi. Papua Barat.
Oktovianus Mayor merupakan mantan Kasatpol PP Pemda Provinsi Papua Barat, kepala suku Raja Ampat di Manokwari, tokoh masyarakat Biak dan anak adat Bahmata dari Fakfak, menilai bahwa kehadiran Wakil Presiden di Papua akan menjadi simbol nyata perhatian negara terhadap ketertinggalan pembangunan di tanah Papua.
“Kalau di Jayapura ada yang menolak, tetapi saya atas nama masyarakat Papua Barat menyatakan menerima. Wakil Presiden bisa saja berkantor di Kantor Gubernur Papua Barat (Arfai) atau pemerintah bisa membangun kantor baru bahkan istana di tanah Susweni yang masih kosong,” kata Oktovianus di Manokwari, Selasa (15/07/2025).
Menurutnya, penempatan kantor Wakil Presiden di Papua Barat akan memberikan dampak besar bagi percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. “Hari ini kita belum dapat dikatakan sejahtera karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi. Dengan kehadiran Wakil Presiden diharapkan akan membawa lompatan pembangunan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan emas,” pungkasnya.
Mayor menilai, apabila ada penolakan terhadap Gibran merupakan bentuk pengingkaran terhadap peluang pembangunan. Sebaliknya, Papua Barat memilih membuka diri dan menyambutnya. “Kalau presiden berkantor di Papua, berarti nyata negara hadir, itu penting. Papua Barat siap dari sisi keamanan, letak strategis maupun kesiapan masyarakat adat,” lanjut Mayor.
Kehadiran Gibran akan dapat memicu lonjakan ekonomi baru di wilayah Manokwari. Nantinya dengan adanya pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung di Papua Barat, efisiensi anggaran dan percepatan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah dapat dicapai. “Kalau semua harus ke Jakarta, biayanya besar. Tetapi kalau pertemuan bisa di sini (Manokwari), itu akan jadi dorongan ekonomi juga bagi kami di Provinsi Papua Barat,” tutupnya.
