Suarabersama.com-Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan untuk membantu mempercepat penyelesaian proyek Jalan Trans Papua yang hingga kini belum tuntas. Proyek yang sudah dinanti masyarakat Papua sejak 2014 itu menghadapi berbagai hambatan, terutama dari sisi keamanan di lapangan.
Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan keterlibatan TNI dalam proyek ini akan difokuskan untuk mendukung pengamanan dan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah yang dianggap rawan, seperti yang kerap terganggu oleh serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Pembangunan Trans Papua itu memang kesulitannya adalah masalah pengamanan. Yang sudah sering terjadi, sudah disampaikan oleh media juga, bahwa misalnya pembangunan jalan Istaka Karya, menimbulkan banyak korban,” ujar Kristomei di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Kristomei menegaskan, hanya TNI yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengamanan skala besar di daerah dengan tantangan keamanan tinggi. “Tentunya dibantu dengan Kementerian PUPR dan stakeholder lainnya,” tambahnya.
Proyek strategis nasional ini juga mendapat payung hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan rampung pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ya pasti dong, harus optimis. Kalau dari awal tidak optimis, proyek tidak akan selesai. Sekarang kita pikirkan bagaimana menyelesaikannya bersama,” tutur Kristomei.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kementerian PU dan TNI akan dilanjutkan khususnya untuk membangun akses jalan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) termasuk Papua dan Kalimantan.
“Ada 11 lokasi yang akan dilakukan kerja sama. Kita sedang identifikasi proyek-proyek lain yang berada di daerah 3T atau rawan. Ini akan disurvei dan dihitung bersama, dan pendanaannya akan dialokasikan dari APBN sesuai kemampuan negara,” jelas Roy.
Sebagai informasi, Jalan Trans Papua direncanakan membentang sepanjang 3.535 kilometer, terbagi menjadi 2.465 km di Papua dan 1.070 km di Papua Barat. Hingga pertengahan 2025 ini, proyek hanya menyisakan sekitar 16 kilometer yang belum tersambung, sebagian besar karena kondisi geografis yang ekstrem serta gangguan keamanan dari kelompok bersenjata.
Ruas-ruas kritis seperti Jayapura-Wamena menjadi contoh utama hambatan konstruksi yang berlangsung bertahun-tahun. Target penyelesaian yang semula ditetapkan pada 2017 kemudian mundur ke 2019, lalu 2024, dan hingga kini masih belum tercapai.
Masyarakat Papua berharap kehadiran TNI dapat menjadi solusi nyata atas mandeknya pembangunan jalan yang mereka harapkan dapat meningkatkan konektivitas, ekonomi lokal, serta mempercepat distribusi logistik dan layanan sosial.
Dengan dukungan lintas lembaga dan pendekatan strategis, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu menuntaskan proyek ini dan mengakhiri penantian panjang masyarakat Papua.
