Jakarta, Suarabersama.com – Isu darurat militer mencuat seiring aksi massa tak dikenal yang menjarah rumah sejumlah anggota DPR dan Menteri Keuangan di Jakarta. Namun, TNI dengan tegas membantah isu tersebut.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan TNI tetap taat konstitusi dan solid dalam satu komando bersama Polri serta Kementerian Pertahanan. Ia menepis anggapan bahwa TNI akan mengambil alih pengamanan.
“Saya sampaikan bahwa TNI taat konstitusi. Kalau ada anggapan soal darurat militer, itu sangat salah. TNI saat ini solid antara Kemenhan, Mabes TNI, dan matra angkatan,” ujar Tandyo usai rapat bersama Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tandyo menambahkan, TNI hanya turun membantu setelah adanya perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan permintaan resmi dari kepolisian. “Tidak ada niatan TNI mengambil alih. Yang di depan tetap Polri. TNI membantu setelah ada perintah,” tegasnya.
Diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir bermula dari tuntutan masyarakat terkait gaji dan tunjangan anggota DPR. Situasi kian memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.
Gelombang unjuk rasa berlanjut hingga akhir Agustus. Pada puncaknya, massa tak dikenal menjarah rumah-rumah anggota DPR, termasuk kediaman Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Warga setempat menyebut para penjarah bukan berasal dari lingkungan sekitar.
(HP)
