Jakarta,Suarabersama.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan disiplin secara berlapis menyusul polemik dugaan aksi kekerasan yang melibatkan oknum prajurit di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Dalam pernyataan resminya, TNI menekankan bahwa setiap prajurit tunduk pada aturan hukum nasional, hukum militer, serta kode etik profesi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu tidak dapat digeneralisasi sebagai sikap ataupun kebijakan institusi TNI secara keseluruhan.
TNI memastikan bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan internal telah berjalan sesuai prosedur. Aparat berwenang di lingkungan TNI melakukan pendalaman fakta secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya. Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Selain penegakan hukum, TNI juga menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Talaud. TNI mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan proses penanganan kepada mekanisme hukum yang ada.
TNI menegaskan bahwa kehadiran aparat di wilayah perbatasan dan kepulauan bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Setiap tindakan yang menyimpang dari tugas tersebut akan menjadi perhatian serius institusi.
Menanggapi polemik yang berkembang terkait dugaan aksi kekerasan oleh oknum prajurit di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, TNI menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab individu dan institusi.
TNI menyampaikan bahwa nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta Delapan Wajib TNI menjadi pedoman utama setiap prajurit dalam bertugas, khususnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut akan diproses secara tegas dan terbuka.
Pihak TNI menjelaskan bahwa mekanisme penegakan hukum internal telah diaktifkan untuk menindaklanjuti insiden tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara profesional, mengedepankan prinsip keadilan, serta tidak bertujuan melindungi pelaku apabila terbukti bersalah.
