JAKARTA – Keberhasilan TNI dalam menumpas 18 anggota kelompok separatis bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah, kembali mendapat respons negatif dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melalui juru bicaranya, kelompok tersebut melontarkan tudingan yang belum dapat diverifikasi, termasuk klaim bahwa aparat memasang bahan peledak pada jenazah salah satu anggotanya.
Dalam operasi yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Habema TNI pada Rabu, 14 Mei 2025, aparat berhasil menyasar lima kampung rawan—yakni Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba—yang selama ini kerap dijadikan lokasi persembunyian kelompok separatis. Operasi dimulai sejak pukul 04.00 WIT dan berlangsung selama satu jam dengan hasil signifikan: 18 anggota TPNPB-OPM berhasil dilumpuhkan.
Namun, klaim sepihak dilontarkan oleh Sebby Sambom, juru bicara TPNPB, yang menuding TNI memasang bom pada jasad rekannya yang gugur dalam baku tembak sehari sebelumnya di Distrik Hitadipa. Ia menyatakan ledakan terjadi saat evakuasi jenazah, menewaskan dua orang lagi dan melukai dua lainnya.
Tudingan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap kelompok separatis, yang belakangan ini kehilangan sejumlah tokoh sentral dan mengalami penurunan moral tempur. Di antara yang tewas disebutkan nama-nama seperti Gus Kogoya, Notopinus Lawiya, dan Kanis Kogoya—yang dikenal aktif dalam serangkaian aksi bersenjata terhadap warga dan aparat negara.
Tuduhan tambahan juga dilayangkan oleh OPM, menyebut bahwa TNI menembaki warga sipil di beberapa kampung saat operasi berlangsung. Namun hingga kini, tak ada bukti kuat yang dapat mendukung klaim tersebut, sementara aparat terus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas negara.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa operasi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis yang kerap melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga.
“TNI hadir bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi justru untuk memberikan rasa aman. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan warga sipil,” tegas Kristomei dalam pernyataan resmi, Kamis, 15 Mei 2025.
Pihak TNI juga tidak tinggal diam menghadapi fitnah dan tuduhan palsu yang kerap disebar kelompok separatis guna membentuk opini publik negatif terhadap aparat negara. Hingga saat ini, belum ada bukti nyata yang mendukung klaim-klaim tersebut.
Upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap rakyat Papua akan terus dilanjutkan pemerintah, dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan dialog yang inklusif bagi mereka yang ingin kembali ke pangkuan NKRI—seperti yang telah dilakukan sejumlah mantan anggota OPM, termasuk Minanggeng Murib yang menyatakan ikrar setia pada 29 April 2025 lalu.
