Jakarta, Suarabersama.com – TNI Angkatan Darat (TNI AD) merespons kritik yang berkembang terkait rencana perekrutan 24 ribu prajurit tamtama untuk memperkuat Batalyon Teritorial Pembangunan. Melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, TNI AD menegaskan bahwa fungsi teritorial merupakan bagian utama dari jati diri prajurit TNI AD.
“Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang berasal dari rakyat, kita menyatu, membina, dan menyiapkan rakyat agar siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam upaya pertahanan negara,” ujar Brigjen Wahyu kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Ia menekankan bahwa sistem pertahanan Indonesia menganut doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sehingga dalam masa damai, TNI AD memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan masyarakat menjadi bagian dari komponen pertahanan.
“Penyiapan ini tidak semata-mata dalam bentuk latihan militer atau teknis peperangan. Tapi juga dalam hal kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Itulah esensi dari fungsi teritorial,” lanjutnya.
Brigjen Wahyu juga menyampaikan bahwa dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat maupun daerah, termasuk mendukung program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah bagian dari amanah tugas kami, bahwa selain fungsi tempur, kami juga memiliki kewajiban mendukung pembangunan nasional,” tegasnya.
Terkait kritik yang muncul dari berbagai pihak, termasuk DPR, TNI AD menyatakan terbuka terhadap semua masukan.
“Kami menerima dengan baik semua saran, masukan, maupun kritik. Kami meyakini itu adalah bentuk kecintaan dan perhatian masyarakat terhadap TNI, khususnya TNI Angkatan Darat,” pungkas Brigjen Wahyu.
(HP)
