Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan kegeramannya dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025). Dalam forum tersebut, Titiek mendesak Kementerian Kehutanan untuk menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon yang dinilai selama ini merugikan masyarakat serta memperparah dampak bencana.
“Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon, illegal logging, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek di Gedung DPR RI. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah harus tegas terhadap semua bentuk aktivitas penebangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Titiek kemudian menyoroti betapa besarnya kerugian ekologis yang terjadi akibat penebangan. “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” ucapnya.
“Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambungnya.
Dalam rapat tersebut, ia juga meminta tim sekretariat komisi memutar video yang memperlihatkan truk pengangkut kayu gelondongan melintas di jalan raya hanya dua hari setelah banjir bandang terjadi. Aksi tersebut, menurutnya, sangat melukai hati masyarakat.
“Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu,” ujar Titiek.
Ia menyebut tindakan perusahaan yang tetap mengangkut kayu di tengah bencana sebagai bentuk pelecehan terhadap rakyat. “Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” katanya. Titiek juga mempertanyakan alasan pohon yang memberi manfaat besar bagi ekosistem bisa ditebang secara sembarangan.
“Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” kritiknya dengan nada geram.
Titiek juga menegaskan posisi Komisi IV yang meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan atau pertambangan. Ia menekankan perlunya kajian lingkungan secara ketat.
“Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegasnya.
Ia pun meminta Kemenhut tak ragu menolak izin atau menindak pelanggaran yang terbukti merusak lingkungan. Menurutnya, Komisi IV DPR RI siap memberikan dukungan penuh jika ada proses hukum terhadap pihak-pihak yang berada di balik praktik tersebut.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui bahwa bencana yang terjadi di Sumatera menjadi momentum evaluasi bagi kementeriannya.
“Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” katanya.
Raja Juli memastikan bahwa kementerian sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan dan pengelolaan hutan agar kejadian serupa bisa diminimalkan di masa mendatang.
“Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kementerian mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menggalang bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Kami terus menggalang bantuan, terutama dari UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” pungkasnya. (*)
